Senin (26/11) pagi jam 09.00 WIB dilangsungkan pertemuan Rapat Pengendalian Program (Radalgram) dan Anggaran di Ruang Kencana Perwakilan BKKBN DIY Jl Kenari Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh Kabid Adpin, Dra Ita Suryani, MKes yang menyampaikan sambutan, mewakili Kepala Perwakilan BKKBN DIY, sekaligus menjadi narsum pada acara ini. Narsum yang lain adalah Unik Andes Herjamjam,  SE,  Kasubbag Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN). Sebagai audiens dalam acara ini adalah jajaran staf di bidang Adpin dan Anggaran Perwakilan BKKBN, PKB anggota Satgas dari semua kabupaten/kota (masing- masing 3 orang), serta kabid KB dan staff dari masing-masing OPD KB 5 kabupaten/kota.

Dalam sambutannya mewakili Kaper BKKBN DIY,  Ita Suryani mengatakan bahwa aplikasi data ternyata sangat bermanfaat dalam kerja kita terutama dalam hal menyuplai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. “Misalnya saja, beberapa waktu lalu ada inspeksi dari BPK tentang pelaksanaan program kita. Lalu saya tunjukkan data-data di aplikasi online, dan mereka juga langsung melihat aplikasi tersebut dan output-outputnya, mereka sudah percaya dengan data tersebut dan menyatakan tidak perlu ke lapangan. Kenapa mereka percaya?  Tentu saja karena data kita bagus, aplikasinya bagus. Itulah kenapa saya katakan, kita harus benar-benar konsern dan serius dengan masalah data ini. Karena kita sudah mendapat kepercayaan dari sektor lain,” tegas Ita. 
Dalam paparannya, sebagai pemateri pertama yang berkaitan dengan pengendalian program,  disampaikan oleh Ita (Kabid Adpin) bahwa pencapaian kesertaan KB kita baik yang aktif  maupun yang baru masih berada dibawah standar yang ditargetkan. “misalnya saja pencapaian MKJP kita, yang dalam kurun tiga tahun terakhir malah ada tren menurun. Pada 2017, MKJP kita 15.773, tahun 2018 di angka 16.268, sedangkan pada 2019 per Oktober ini di angka 15.568. Jika kita tidak bekerja lebih keras lagi untuk sisa 2 bulan terakhir, saya khawatir target kita tidak tercapai,” ungkap Ita. 
Jika dilihat angka riilnya, lanjut Ita,  capaian PB IUD terbanyak di Kota Jogja dengan 1.588 (108.32% terhadap KKP), disusul Kulonprogo dengan 1.453 (85.57% terhadap KKP), ketiga Gunungkidul sebanyak 1.884 kasus (65.08% terhadap KKP), meskipun angka terbanyak adalah Sleman yakni 2.955 (tetapi hanya 60.76% terhadap KKP). Untuk MOW, tertinggi Sleman dengan 688 (64.12% terhadap  KKP), disusul Bantul 299 (88.72% KKP), disusul Kota Jogja dengan 214 (meski urutan ketiga, posisinya adalah 187.72% terhadap KKP). Untuk MOP, angka tertinggi Bantul sebanyak 70 kasus (52.24% terhadap KKP),  lalu Sleman sebanyak 69 (31.22% terhadap KKP),  dan Kulonprogo sebanyak 22 (34.38% terhadap KKP). Sedangkan untuk implan (susuk KB), yang jadi unggulannya adalah Gunungkidul dengan 1.546 kasus (87.99% terhadap KKP), lalu KP dengan 670 kasus (58.32%), dan Sleman dengan 566 kasus (52.12% terhadap KKP). 
Sedangkan untuk non MKJP,  angka tertinggi untuk suntik adalah Sleman yakni 3620 (78.87 KKP), lalu Gunungkidul sebanyak 3492 (45.71 KKP), dan posisi tiga Bantul dengan 3301 (46.90% KKP).  Capaian pil KB, posisi satu adalah Gunungkidul dengan 538 (49.04% KKP),  lalu Bantul 519 (42.99% KKP),  posisi 3 adalah Sleman dengan 321 kasus (41.05% KKP). Sedangkan untuk Co (kondom), yang tertinggi Bantul yakni 659 (72.02% KKP),  Gunungkidul sebanyak 586 (tertinggi pada KKP, yakni 158.81%), di posisi 3 KP dengan 224 kasus (80.58% KKP).

Dari paparan di atas, kata Ita,  dari 5 kabupaten/kota,  capaian total PB per Oktober 2019 adalah sbb: KP 4.070 (62.79% terhadap KKP), Bantul 7.950 (52.14% KKP), Gunungkidul 8.189 (58.16% KKP), Sleman 8.424 (62.40% KKP), dan Kota Jogja 2.728 (tertinggi, 83.94% KKP). “Secara  total, pencapaian PB DIY adalah 31.361 akseptor, atau di angka 59.67% terhadap KKB. Ini jelas masih di bawah target yang seharusnya bisa kita capai di bulan ini. Kita punya beban ganda,  di satu sisi kita masih punya tanggungan untuk mencapai target di bulan lalu,  di sisi lain kita harus memenuhi target bulan ini. Jika kita tidak bekerja keras, target kita tidak akan tercapai. Saya minta semua teman-teman PKB bisa bekerja maksimal agar di akhir tahun setidaknya di angka 70%. Jika bisa mencapai 70%, maka itu bisa menjadi capaian terbaik dalam 5 tahun terakhir,” ujar Ita.

Dalam sesi tanya jawab, ada umpan balik dari beberapa OPD dan PKB 5 kabupaten/kota yang mengusulkan agar kegiatan baksos KB digalakkan di waktu-waktu mendatang, karena terbukti sangat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesertaan KB, baik aktif maupun baru. Selain itu juga diharapkan agar terus dijalin koordinasi antara BKKBN dan rumah sakit seperti DKT, Bhayangkara, Grya Mahardika,  Sardjito,  dll,  untuk peningkatan pelayanan. (*) [Sabrur Rohim, MSI,  pimred Cahaya Keluarga dan PKB Girisubo] 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *