Acara Monitoring Dan Evaluasi Program KB-KR dilaksanakan pada Rabu (7/8) pagi, jam 09.00 WIB, bertempat di ruang Bhakti Praja, DP3AKBPMD Gunungkidul. Acara dihadiri oleh seluruh PKB se-Kabupaten Gunungkidul serta jajaran pejabat dinas khususnya di bidang KB Dalduk. Dari bidang KB Dalduk, yang hadir antara lain Kabid Dra Dwi Iswantini, Kasi KB-KR Drs Mahmud Khumaidi, serta Kasi KB-KS Muh Amirudin, SSos. Sebagai narsum utama dalam acara ini adalah sejumlah delegasi dari Perwakilan BKKBN DIY, karena memang tajuk acara hari itu adalah “Monitoring dan Evaluasi Program KB-KR dan KB-KS” tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN DIY.


Kasubbid Bina Pelayanan KB jalur Pemerintah dan Swasta, Ratna Anita, SSi, MSc, menyampaikan paparan tentang prosedur terbaru tentang cara pengklaiman ayoman kegiatan penggerakan KB sesuai peraturan terbaru. Ini berlaku untuk pelayanan IUD, implan, MOW, dan MOP. Poin pentingnya dalam hal ini, tegas Ratna, adalah kuota ayomannya yang hanya di kisaran angka 300-an, dan memang hanya bagi pasien atau akseptor yang tidak memiliki BPJS. “Jika sudah memiliki BPJS, otomatis tidak bisa diajukan klaim. Pelayanan KB di klinik atau rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS tetap bisa mengajukan klain ayoman, tetapi tetap dengan syarat akseptornya bukan peserta BPJS,” tegas Ratna. Disampaikan oleh Ratna juga bahwa pelayanan KB untuk 4 alokon di atas sejak bulan Januari tetap bisa diajukan klaim ayomannya, tetapi harus diajukan pertama kali. “SPJ pengajuan klaim penggerakan ini terakhir kami terima November 2019,” pungkas Ratna.

Sementara itu, Kasubbid Bina Kesertaan KB Jalur dan Wilayah Khusus, Sihana, SPd, menyampaikan maaf dengan tersendatnya kegiatan baksos program KB, yang diakibatkan oleh tiadanya kepala perwakilan selama lebih dari enam bulan terakhir. Dengan adanya Plt Kaper BKKBN baru-baru ini, kebijakan sudah bisa diambil dan ada rencana kegiatan baksos, meski hanya 3 kali. “Sebenarnya tadinya direncanakan lebih banyak. Tetapi karena kendala waktu dan teknis, diringkas hanya 3 kali, itupun hanya untuk kontap MOW dan MOP, dan insya Allah akan dilaksanakan pada September, Oktober, dan November. Tentang lokasinya, nanti bisa menyesuaikan. Jika di Gunungkidul bisa menjaring peserta calon akseptor yang banyak, maka bisa saja baksosnya dilaksanakan di Gunungkidul,” ujar Sihana.

Terakhir adalah pemaparan oleh dr MZ Fathurachman, MSc, Kasubbid Kesehatan Reproduksi, yang mengklarifikasi ihwal buku-buku pegangan kader Tribina yang sudah didistribusikan kepada sejumlah kecamatan beberapa bulan yang lalu. Data tentang kelompok yang menerima buku-buku tersebut, tegas dr Fathur, didapatkan dari data SIGA yang dialporkan secara online oleh masing-masing kecamatan. Kelompok-kelompok kegiatan tersebut itulah yang masuk program prioritas nasional. Buku-buku yang berisi materi atau wawasan tentang KB-KS dan KB-KR itu diharapkan akan memberi asupan informasi kepada kader Tribina untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Fathur berharap buku-buku tersebut sudah didistribusikan, agar kelompok-kelompok yang dimaksud benar-benar memenuhi syarat masuk program prioritas tersebut. Artinya, jika ada pemeriksaan ke lapangan, harapannya fakta yang ditemukan adalah bahwa prosedurnya memang sudah dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN DIY.  


Terakhir yang memberikan materi adalah Kepala DP3AKBPM & D Gunungkidul, Sujoko, SSos, MSi. Pertama-tama, Sujoko mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua PKB yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kadin juga berterimakasih kepada jajaran pejabat dari Perwakilan BKKBN DIY yang hadir untuk melakukan monitoring dan evaluasi program, dengan harapan semoga wawasan dan informasi terkini yang disampaikan dapat diserap oleh semua PKB dan diimplementasikan dalam kerja dan kinerjanya.

Selanjutnya, Sujoko meminta perhatian Perwakilan BKKBN soalnya jumlah PKB yang semakin hari semakin berkurang. “Tahun ini ada 3 orang yang memasuki masa pensiun, dan tahun depan juga akan akan yang pensiun 3 orang. Setiap tahun ada PKB yang pensiun, sehingga BKKBN harus cari solusi, misalnya dengan mengangkat PKB baru. Jika tidak ditambah personilnya, tentu akan membebani kerja dan kinerja para penyuluh di lapangan. Oleh karena itu saya berharap pihak BKKBN memperhatikan masalah ini dan mencari jalan keluarnya. Sebab, sampai sekarang, masalah pramusaji belum ada kejelasan aturan teknisnya. Padahal, jika saja ada pengangkatan pramusaji di masing-masing BPKB, tentu pekerjaan PKB akan sedikit terbantu. Karena, pekerjaan dan tugas PKB sekarang banyak sekali dan padat, dengan target-target yang lumayan banyak, terutama pencapaian kesertaan KB baru dan aktif,” ungkap Sujoko.

Kadin juga memberi kabar gembira soal rencana pembelian kendaraan roda dua yang baru untuk mengganti yang lama. “Saya baru-baru ini sudah membuat pengajuan pembelian sepeda motor baru, untuk mengganti motor roda dua yang lama. Rencananya tahun depan akan direalisasikan. Nanti kita akan rembugan dengan tim pengadaan tentang spek dan mereknya,” kata Sujoko.(*) [Sabrur Rohim, SAg, MSI, PKB Girisubo & Pimred Cahaya Keluarga]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *