Bertempat di Bangsal Sewoko Projo Kabupaten Gunungkidul pada Selasa (25/6) berlangsung pemaparan hasil “Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak” oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini Bupati Gunungkidul Hj Badingah, SSos memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan upaya  mewujudkan Kabupaten Layak Anak, baik di lingkungan dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan berbagai lembaga non pemerintah termasuk asosiasi pengusaha yang ada di daerah kabupaten Gunungkidul.

        Contoh kebijakan pro anak yang sudah diimplementasikan misalnya, pertama: Memberikan pelayanan akte kelahiran gratis bagi anak yang dimulai sejak tahun 2017, bekerjasama dengan bidan dan KUA; Kedua, dilakukannya deklarasi anti nikah dini (Ayunda Simenik) di berbagai kesempatan dan didukung dengan makan segocething. Di tingkat desa , Gunungkidul sebagai pelopor dalam penyediaan data kependudukan  secara lengkap yang tetrmaktub dalam Sintem Informasi Desa (SID).


               Kebijakan pemerintah daerahpun telah dikeluarkan, misalnya Peraturan Bupati Nomer 36 Tahun 2015 terkait dengan Pencegahan Nikah Dini; Road Map Desa Kecamatan Layak Anak 2014-2018. Hasilnya juga sudah tampak banyak penghargaan diperoleh atas nama Pemerintah Gunungkidul terkait dengan perlindungan anak sehingga tahun 2012 mendapat status Pratama, di tahun 2015 dan 2017 meningkat menjadi Madya, dan harapannya di tahun ini meningkat lagi menjadi Nindya.

               Kesempatan Tim Penilai memberikan rekomendasi atas hasil penilaiannya yang disampaikan oleh dr Ernanti. Beliau menyampaikan ada 24 indikator yang seharusnya dipenuhi untuk masuk sebagai Kabupaten/Kota layak anak. Indikator tersebut merupakan rumusan yang digodog oleh 28 kementerian negara. Dengan demikian maka Kabupaten/Kota layak anak itu bukan sekadar milik  kementrian pemberdayaan perempuan saja, namun milik kita semua. Adapun rekomendasi yang disampaikan beliau antara lain:

1.  Adaya Peraturan Daerah yang mendukung Kabupaten/Kota layak anak
2. Adanya data profil kegiatan dari input, proses sampai out put dari lintas sector yang terlibat
3. Adanya keterlibatan lintas sector secara menyeluruh dalam lima klaster
4. Adanya asosiasi dari dunia usaha yang ikut serta peduli didalam KLA
5. Di Klaster I, perlu didorong agar semua anak memiliki akte kelahiran sebagai hak asasinya. disini diharpakan anak bukan sekedar sebagai obyek namun sebagai subyek yang terus ditingkatkan capacity building-nya.
6. Pada Klaster ke II, perlunya penguatan keterpaduan PAUD HI sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan ketrampilan anak
7. Masih diperlukan perluasan ruang bermain atau taman terbuka yang ramah anak
8. Adanya rute aman dan selamat bagi anak sekolah baik secara fisik dan psikis
9. Di klaster ke III masih diperlukan peningkatan penampilan data tentang stunting, ASI eksklusif, Puskesmas layak anak, sekolah layak anak serta pengurangan iklan rokok di tempat-tempat umum.
 10. Di klaster ke V pelayanan pada kebutuhan anak sudah baik, supaya ditingkatkan lagi pada sisi pencegahan  kecelakaan anak. Terakhir diminta untuk meningkatkan sosialisasi desa layak anak, yaitu desa yang mampu memenuhi hak-hak anak, seperti ruang bermain, profil desa layak anak, terpenuhinya hak anak atas pendidikan, gizi anak serta adanya kebijakan desa yang pro pada KLA.

                Di sesi pelepasan Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, Kepala DP3AKBPM dan D, Sudjoko SSos, MSi, menyampaikan bahwa program PPPA ini sudah berjalan tujuh tahun dan telah memperoleh penghargaan dari status Pratama hingga Madya. Beliau berharap untuk mengakhiri masa jabatannya sebelum memasuki masa pensiun 2020, status Madya akan meningkat lagi sehingga akan memberikan rasa kebanggaan bagi masyarakat Gunungkidul dan sebagai motivasi bagi pemerintah Gunungkidul. Keberhasilan di KLA ini akan melengkapi prestasi Kabupaten Gunungkidul sebagai pengelola terbaik dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Beliau juga mengharapkan agar pemerintah pusat khususnya melalui kementerian PPPA berperan lebih aktif lagi di dalam menggalakkan KLA ini, dengan menggerakkan lintas sektor di tingkat pusat, sehingga program KLA ini lebih terasa sebagai tanggung jawab bersama di dalam mensukseskannya.(*) [Drs Edy Pranoto, Koordinator PKB Playen]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *