Melawan ekstremnya topografi wilayah Gedangsari dan teriknya sengatan matahari, kader IMP Gedangsari, Selasa (18/9) melakukan pengumpulan data Indikator Pembangunan Keluarga (IPK), sebagai tugas yang diberikan pemerintah melalui BKKBN. Survei Indikator Pembangunan Keluarga (IPK) yang dilakukan oleh BKKBN Pusat ini bertujuan untuk menyediakan basis data kependudukan dan pembangunan keluarga guna perumusan kajian perumusan indikator pembangunan keluarga. BKKBN Pusat mengambil wilayah sampel DIY di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Untuk Gunungkidul kecamatan terpilih adalah Gedangsari, Semanu dan Semin yang masing-masing diwakili oleh 2 desa sampel.

Di Kecamatan Gedangsari, desa sampelnya Mertelu dan Ngalang, yang nota bene memiliki wilayah yang cukup sulit. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, baik bagi kader pendata, PKB ataupun juga Tim dari BKKBN Pusat yang dijadwalkan besok Rabu (19/9) akan datang ke Gedangsari. Di hari pertama saja, ketika melakukan pengumpulan data kelapangan, kader IMP yang didampingi oleh PKB setempat harus berjuang ekstra, karena lokasinya yang tidak akseptabel, dan sulit dijangkau oleh kendaraan, kendati roda 2 sekalipun. Terkadang untuk menemui responden harus ditempuh dengan berjalan kaki sekian meter dengan kondisi jalan naik turun yang belum bisa dikatakan layak (belum cor blok, apalagi aspal). Rumidah, kader pendata yang merupakan peduduk setempat, sambil dibonceng oleh PKB-nya (karena motornya tidak berani ia naiki sendiri) menuturkan: “Pak, perjalanan kita hari ini cukup menantang, tapi ini baru awal, masih banyak wilayah yang lebih ekstrem lagi.” Di perjalanan kami menemui responden di Dusun Krinjing.


Lain ceritanya lagi dengan kader pendata dari Desa Ngalang Sulasmi yang rumahnya di wilayah bawah. Setelah turun dari puncak Dusun Boyo (bersebelahan dengan puncak Nglanggeran) sampai di jalan beraspal langsung berkomentar, “Oalah, Pak, nemui jalan aspal, kayak menemui jalan surga.” Dia mengungkapkannya dengan ekspresi gembira.

Proses survei dilakukan dengan kunjungan ke rumah KK yang telah tetapkan menjadi sampel. Setelah responden menjawab kuisioner data IPK, hasilnya harus segera diserahkan kepada supervisor, yakni PKB setempat untuk dikoreksi dan nantinya dientri oleh Tim Pusat.

Sebagai bagian/unit terkecil dari struktur mekanisme kerja KKBPK, kader IMP merasa terpanggil untuk turut serta mensukseskan program BKKBN yang salah satunya adalah survei pengumpulan data IPK ini. Mereka, para kader IMP, bekerja dengan penuh dedikasi tinggi, sebagai ujung tombak di garis terdepan membantu petugas melayani masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah di segala bidang, pada intinya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan Pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. BKKBN sebagai institusi yang diberikan mandat untuk menjalankan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), harus bisa menterjemahkan kebijakan pembangunan keluarga melalui berbagai kegiatan di lapangan.(*) [Purwadi, PKB Gedangsari]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *